Bandar Lampung, M-TJEK NEWS— Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang menggelar Car Free Day (CFD) di Jalan Gatot Subroto, tepat di dekat rumah dinas Wali Kota, kembali memantik protes warga.
Warga menilai bahwa CFD yang berlangsung setiap Sabtu dan Minggu justru mengabaikan kebutuhan masyarakat yang tetap beraktivitas di akhir pekan.
Kemacetan Mengular hingga 200 Meter
Penutupan sebagian ruas Jalan Gatot Subroto sejak pukul 06.00 hingga 10.00 memicu antrean kendaraan hingga hampir 200 meter.
Alih-arus yang petugas terapkan justru membuat jalur alternatif semakin padat dan menambah waktu tempuh para pengguna jalan.
Alih-Arus Dinilai Tidak Efektif
Dari arah Garuntang, petugas mengalihkan seluruh kendaraan menuju Jalan Perintis. Rute ini mengharuskan pengendara melewati rel kereta api yang kerap ramai dan cukup berisiko.
“Ini tadi jam 08.40 macet panjang karena kendaraan dialihkan ke Jalan Perintis lewat rel KA, bang,” ujar seorang warga, Sabtu (22/11/2025).
Situasi serupa terjadi bagi kendaraan dari Jalan Sudirman karena petugas mengalihkan arus ke Jalan Sonokeling. Jalur sempit, bergelombang, dan melintasi rel KA membuat kondisi semakin tidak nyaman.
Volume kendaraan pada akhir pekan pun tidak sebanding dengan kapasitas jalan yang tersedia.
Warga Tegaskan: Bukan Anti CFD, Tapi Tolak Hari Sabtu
Meski begitu, warga menegaskan bahwa mereka tidak menolak kegiatan CFD. Mereka hanya meminta Pemkot menentukan waktu pelaksanaan dengan lebih bijak.
“Kalau bisa Sabtu gak usah bang, masyarakat lain saya yakin banyak juga yang keganggu. Kalau Minggu ok-ok saja,” ungkap warga lainnya.
Lokasi CFD Dekat Rumah Dinas Wali Kota Ikut Jadi Sorotan
Kritik menguat karena lokasi CFD berada persis di dekat rumah dinas Wali Kota. Warga menilai kebijakan ini memprioritaskan area sekitar pejabat dan mengabaikan kepentingan publik secara luas.
Terlebih, hari Sabtu masih menjadi waktu aktif bagi banyak orang yang bekerja, berdagang, antar-jemput sekolah, dan menjalankan aktivitas rutin lainnya.
Perbandingan dengan Kota-Kota Besar Lain
Di kota-kota besar seperti Bandung, Surabaya, dan Jakarta, pemerintah biasanya menggelar CFD khusus pada hari Minggu. Alasan utamanya sederhana: masyarakat menjalani beban aktivitas yang jauh lebih rendah pada hari tersebut.
Karena itu, warga mempertanyakan urgensi pelaksanaan CFD selama dua hari berturut-turut di jalur protokol Bandar Lampung.
Kajian Lalu Lintas Dipertanyakan
Lemahnya kajian rekayasa lalu lintas turut menarik perhatian publik. Banyak warga menilai bahwa penutupan total tanpa solusi alih-arus yang efektif menunjukkan minimnya empati pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan akses jalan lancar di akhir pekan.
Publik Desak Evaluasi: CFD Baik, Tapi Jangan Bebani Warga
Sejumlah organisasi masyarakat mendorong Pemkot melakukan evaluasi menyeluruh. Mereka sepakat bahwa CFD membawa banyak tujuan positif, seperti mengurangi polusi, menyediakan ruang olahraga, dan mendorong gaya hidup sehat.
Namun mereka tetap menegaskan bahwa pemerintah harus memperhitungkan dampak sosial dan mobilitas warga ketika mengimplementasikan kegiatan tersebut
Transparansi Penetapan Lokasi Jadi Pertanyaan
Publik juga mempertanyakan transparansi dalam pemilihan lokasi CFD. Mereka ingin memastikan bahwa pemerintah menetapkan lokasi tersebut berdasarkan kajian kebutuhan ruang publik, bukan karena faktor kedekatan dengan pusat kekuasaan.
Harapan Warga: Dengarkan Aspirasi
Kegiatan yang seharusnya membuka ruang publik inklusif justru berubah menjadi beban karena pemerintah mengambil keputusan tanpa mendengarkan aspirasi warga terdampak.
Masyarakat meminta Pemkot berhenti bersikap defensif dan membuka ruang dialog. Mereka tetap mendukung CFD, asalkan pemerintah menyesuaikan jadwal serta memilih lokasi yang lebih relevan.
Jika pemerintah ingin masyarakat menerima dan mendukung CFD secara penuh, pemerintah harus menyusun kebijakan yang mencerminkan keadilan sejak tahap perencanaan.
Pemerintah juga harus menghindari keputusan yang menimbulkan kemacetan, memicu keluhan, dan menciptakan rasa tidak nyaman bagi warga. (Redaksi).
