Bandar Lampung, M-TJEK NEWS- Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Hal ini disampaikan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, saat memaparkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Lampung di Ruang Sidang Paripurna, Senin (14/4/2025).
- LKPJ Wujud Transparansi dan Evaluasi Pemerintahan
LKPJ Kepala Daerah Tahun 2024 ini disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.
Laporan tersebut menjadi alat ukur atas capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam melayani masyarakat.
“LKPJ ini adalah bentuk akuntabilitas dan transparansi kami sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, sekaligus menjadi dasar evaluasi kinerja dalam melayani masyarakat,” tegas Gubernur Mirza.
- Capaian Strategis Provinsi Lampung Sepanjang 2024
Dalam LKPJ 2024, Gubernur Mirza memaparkan berbagai capaian pembangunan, di antaranya:
Sektor Pendidikan: Pemerintah Provinsi Lampung meningkatkan layanan pendidikan menengah dan kejuruan melalui revitalisasi SMK, pengembangan program smart school, dan pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi.
Baca Juga : Lampung Dorong Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tangguh Bencana
Sektor Kesehatan: Penurunan angka stunting, perluasan cakupan imunisasi, dan penguatan layanan rujukan menjadi prioritas kesehatan.
Infrastruktur: Pembangunan jalan, irigasi, dan permukiman diperkuat untuk mendukung konektivitas antarwilayah.
Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan: Program Kartu Petani Berjaya, intensifikasi tanaman, penguatan kelompok budidaya, dan pengembangan pelabuhan perikanan berhasil mendongkrak produktivitas petani dan nelayan.
Investasi dan UMKM: Penyederhanaan proses perizinan, promosi investasi, dan pelatihan wirausaha berbasis potensi lokal terus dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- Menuju Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan 2025
Menghadapi tahun 2025, Pemerintah Provinsi Lampung mengangkat tema pembangunan:
“Sinergi Memperkuat Kapasitas dan Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan serta Kualitas Pembangunan Manusia.”
Tema tersebut dijabarkan ke dalam tujuh prioritas utama : reformasi birokrasi, peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi merata, pemantapan kehidupan masyarakat aman dan demokratis, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.
“Kami menyadari bahwa capaian ini tidak akan terwujud tanpa kolaborasi erat antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan,” jelas Gubernur Mirza.
- Apresiasi DPRD atas Kebijakan Pro-Rakyat
Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja Pemprov Lampung, terutama di sektor pendidikan.
Ia menyoroti terobosan pembebasan lebih dari 20 ribu ijazah siswa SMA di Bandar Lampung yang sebelumnya tertahan akibat kendala administrasi.
“Ini adalah bukti nyata keberpihakan Gubernur terhadap rakyat, kami berharap tetap istiqomah, pada paripurna yang lalu, jalan-jalan infrastruktur mulai diperbaiki, sektor pendidikan, kesehatan, reformasi birokrasi, kita harapkan Gubernur dan wakil Gubernur istiqomah dalam menjalankan tugasnya demi kepentingan dan kemakmuran masyarakat Lampung,” ujar Giri.
- Penguatan Sinergi untuk Tata Kelola yang Baik
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif, demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Lampung. (ARF)
