Lampung Selatan, M-TJEK NEWS –Seorang siswi SMKN 1 Tanjung Sari mengaku dipaksa ikut Kunjungan Industri (KI) oleh oknum guru.
Ia menyebut adanya ancaman tidak naik kelas dan kewajiban membayar biaya tinggi, meski kondisi ekonomi keluarganya tidak memungkinkan.
Pengakuan ini memperkuat dugaan bahwa KI tersebut sarat kepentingan pribadi dan berpotensi menjadi praktik bisnis berkedok pendidikan.
Sebelumnya salah satu guru SMKN setempat juga mengungkap dugaan bisnis berkedok KI tersebut.
Dalam rekaman yang diterima M-TJEK NEWS, seorang siswi berani bersuara mengenai tekanan yang ia alami.
“Tau nggak kalau yang nggak ikut itu, katanya nggak naik kelas, nggak dapat PKL, dipaksa ikut pokoknya, dulu nggak dapat sertifikat sekarang dapat sertifikat,” jelas siswi tersebut.
- Oknum Guru Diduga Paksa Siswa Ikut KI
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa oknum Wakil Humas sekolah, Abdul Romi, yang juga merupakan Ketua Pelaksana KI diduga sempat memaksanya untuk ikut meski kondisi ekonomi keluarganya tidak memungkinkan.
“Aku dipaksa sama Pak Romi, pokoknya masuk pemaksaanlah, tapi aku tetep aja kekeh nggak ikut, karena males, karena tau kalau gurunya mau numpang jalan-jalan,” terangnya.
- Dugaan Ancaman dan Biaya Jadi Beban Siswa
Dia melanjutkan, saat hendak PKL jika dia belum membayar DP KI tidak diberikan kartu PKL.
“Waktu aku daftar PKL itu, kalau belum DP bayar KI nggak dikasih kartu. Gilak kan gurunya, Gilak banget pokoknya, nanti ujung-ujungnya apa? Korupsi, masukin penjara aja sih, gregetan aku, pingin demo aku,” tambahnya.
Baca Juga: SMKN 1 Tanjung Sari Diduga Bisnis Berkedok Kunjungan Industri, Bebani Orang Tua Hingga Rp 819 Juta
- Penginapan Tak Luput Jadi Sorotan
Meskipun tidak ikut, ia mengaku mendapat cerita dari temannya yang mengikuti kegiatan KI tersebut.
“Mereka minep di hotel Jogja, sampai hotel jam 4 subuh, kemudian bangun langsung kegiatan. Jadi tidurnya sehari semalam,” Imbunya.
- Wagub Lampung Himbau KI Dilakukan Secara Lokal
Parahnya, SMKN 1 Tanjung Sari diketahui tetap nekat melakukan KI ke luar provinsi meskipun Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, telah mengimbau agar kegiatan semacam itu dilakukan secara lokal demi mengurangi beban wali murid.
“Study Tour yang membebankan wali murid, maka hal yang tidak perlu dilakukan sekolah, jadi mungkin Study Tour hanya dilaksanakan di lokal saja,” tegas Jihan saat kunjungan kerja di Dinas Pendidikan pada 24 Februari 2025 lalu, dikutip dari Kupas Tuntas.
Suara berani dari salah satu Siswi SMKN 1 Tanjung Sari ini membuka tabir gelap di balik gemerlap Kunjungan Industri.
Ketika pendidikan diduga berubah jadi lahan bisnis, saat itulah nurani harus bicara.
Negeri ini tak butuh guru yang menindas, tapi pendidik yang mendidik dengan hati. Jika benar ada pemaksaan dan pungutan liar, aparat wajib turun tangan—sekolah bukan ladang dagang. (ARF)
