Bandar Lampung, M-TJEK NEWS — Pemerintah Provinsi Lampung bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) bertema Pendidikan.
Kegiatan ini merupakan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pengawasan sektor pendidikan demi peningkatan kualitas pendidikan dan tata kelola pendidikan di Provinsi Lampung.
Acara ini berlangsung pada Selasa (22/4/2025) di Aula Kantor BPKP Provinsi Lampung dan dihadiri berbagai pemangku kepentingan dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- Pendidikan sebagai Fondasi Pembangunan SDM
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Drs. M. Firsada, dalam sambutannya menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar warga negara yang dijamin oleh konstitusi serta menjadi fondasi utama pembangunan manusia.
“Pendidikan merupakan salah satu indikator utama dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bersama dengan usia harapan hidup dan standar hidup layak. Peningkatan kualitas pendidikan akan menjadi pendorong utama dalam memperkuat daya saing bangsa di kancah global,” ujar Pj Sekda.
Ia juga menyampaikan bahwa meskipun berbagai intervensi telah dilakukan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, hasil pembangunan pendidikan di Lampung masih belum optimal. Untuk itu, ia mengapresiasi BPKP yang terus aktif memberikan pengawasan dan rekomendasi dalam memperbaiki tata kelola pendidikan.
“Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen penuh dalam misi membangun sumber daya manusia yang unggul dan produktif. Kami mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menindaklanjuti hasil pengawasan BPKP dengan keseriusan yang tinggi demi peningkatan IPM yang lebih cepat dan merata,” tegasnya.
- Perkuat Tindak Lanjut dan Kolaborasi Lintas Sektor
Senada dengan hal itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Nani Ulina Kartika Nasution, menekankan bahwa forum DKT ini dirancang untuk mempercepat implementasi tindak lanjut hasil pengawasan BPKP tahun 2023 dan 2024, khususnya di sektor pendidikan.
“Kehadiran kita di sini adalah bukti nyata komitmen bersama dalam menjaga akuntabilitas keuangan dan pembangunan, terutama di sektor pendidikan, guna menciptakan SDM yang unggul dan produktif di Lampung,” ujar Nani.
Baca Juga: Gubernur Lampung Larang Sekolah Pungut Biaya Perpisahan
- Strategi Pendidikan untuk Visi Indonesia Emas
Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Polhukam dan PMK), Iwan Taufik Purwanto, menyampaikan hasil pengawasan BPKP di sektor pendidikan selama dua tahun terakhir.
Ia menekankan pentingnya peningkatan kinerja pendidikan di Lampung sebagai bagian dari strategi menuju Indonesia Emas 2045.
“Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Lampung perlu melakukan upaya yang lebih serius untuk meningkatkan kinerja pembangunan bidang pendidikan untuk mendukung pencapaian tujuan Indonesia Emas.”
Ia juga menyoroti beberapa isu strategis, antara lain keselarasan kebijakan pendidikan lintas sektor, distribusi tenaga pendidik, pemanfaatan riset dan inovasi, peningkatan akses dan mutu pendidikan, serta strategi mitigasi potensi kecurangan (fraud).
- Pemaparan Praktis dari Pusat dan Daerah
Sesi diskusi panel menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah:
Maulani Mega Hapsari, S.I.P., M.A., Direktur Sekolah Menengah Pertama, memaparkan kebijakan pendidikan tingkat SMP.
Sementara Dr. Muhammad Hasbi, S.Sos., M.Pd., Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, membahas strategi vokasi dan pendidikan layanan khusus.
Ditempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, Eka Afriana, menyampaikan pengalaman dan strategi menghadapi penurunan kondisi ruang belajar di kota Bandar Lampung.
Diskusi dipandu oleh Ikhwan Mulyawan, Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum Deputi Polhukam PMK BPKP, yang memastikan jalannya diskusi fokus pada solusi konkret.
- Langkah Nyata untuk Percepat IPM Lampung
Sebanyak 70 peserta hadir dalam kegiatan ini, terdiri dari Sekretaris Daerah kabupaten/kota, Kepala Dinas Pendidikan, dan Inspektur se-Provinsi Lampung.
Forum ini diharapkan mempercepat implementasi hasil pengawasan, memperkuat sinergi lintas instansi, dan mempercepat peningkatan kualitas pendidikan di Lampung.
Langkah ini menjadi bagian dari kontribusi nyata menuju tercapainya visi Indonesia Emas 2045, dengan tata kelola pendidikan yang lebih baik dan peningkatan kualitas SDM secara merata. (ARF)
