Fokus Program Rakyat Jadi Arah Baru Gerakan Relawan JPKP

Jakarta, M-TJEK NEWS – Fokus Program Rakyat menjadi instruksi utama Ketua Umum JPKP, Maret Samuel Sueken, kepada seluruh pengurus dan relawan JPKP di Indonesia. 

Ia meminta jajaran organisasi mengalihkan perhatian dari polemik ijazah Presiden RI ke-7 menuju pengawasan program-program strategis pemerintah yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Instruksi tersebut disampaikan melalui tulisan resmi yang beredar di berbagai grup internal JPKP, termasuk Grup JPKP Indonesia dan Dunia serta Grup JPKP Provinsi Lampung. 

Melalui arahannya, Maret Samuel Sueken menegaskan bahwa persoalan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah telah memasuki proses hukum sehingga tidak perlu lagi menjadi fokus utama gerakan relawan.

“Polisi telah bekerja. Kejaksaan telah bekerja. Pengadilan nantinya juga akan bekerja sesuai kewenangannya,” tulis Maret Samuel Sueken, Sabtu (20/6/2026). 

  • Hormati Proses Hukum yang Sedang Berjalan

Selain itu, Ketua Umum JPKP meminta seluruh relawan menghormati proses hukum yang berlangsung dan cukup mengawalnya agar berjalan objektif, transparan, serta berkeadilan.

“Kita cukup mengawal agar prosesnya berlangsung secara objektif, transparan, dan berkeadilan. Jangan sampai energi besar relawan habis hanya untuk berdebat di media sosial, sementara persoalan yang jauh lebih besar dan lebih berdampak bagi rakyat justru luput dari perhatian,” tegasnya.

Menurutnya, relawan perlu memusatkan perhatian pada persoalan yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. 

Baca Juga: Dedak dan Menir Bulog Lampung: Mata Rantai Rp250 Miliar yang Luput dari Pengawasan

Karena itu, energi organisasi harus diarahkan untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai tujuan.

  • Fokus Program Rakyat dan Pengawasan Uang Negara

Selanjutnya, Maret Samuel Sueken menekankan bahwa perhatian relawan harus bergeser dari perdebatan politik menuju pengawasan penggunaan anggaran negara serta pelaksanaan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Hari ini perhatian kita harus bergeser. Dari urusan ijazah menuju urusan perut rakyat. Dari perdebatan politik menuju pengawalan uang negara. Dari polemik elite menuju kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa JPKP mendukung berbagai program pemerintah.

Namun demikian, dukungan tersebut harus diwujudkan melalui pengawasan yang konstruktif dan bertanggung jawab.

“Dukungan terbaik adalah memastikan program tersebut berjalan bersih, tepat sasaran, dan bebas dari penyimpangan,” katanya.

  • MBG, BGN dan Koperasi Desa Jadi Prioritas Pengawasan

Dalam arahannya, Ketua Umum JPKP menyebut tiga program strategis yang menjadi fokus utama pengawasan relawan, yaitu Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN), dan Koperasi Desa Merah Putih.

Terkait Program Makan Bergizi Gratis, ia menilai program tersebut merupakan investasi sosial berskala besar yang menentukan masa depan generasi Indonesia.

“Karena itu harus dipastikan kualitas makanan sesuai standar, distribusi tepat sasaran, harga pengadaan wajar, tidak terjadi permainan vendor, dan tidak terjadi kebocoran anggaran,” tulisnya.

Sementara itu, mengenai Badan Gizi Nasional, ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas karena lembaga tersebut mengelola sumber daya yang sangat besar.

“JPKP mendukung BGN berhasil. Karena itu pengawasannya juga harus kuat,” tegasnya.

Adapun untuk Program Koperasi Desa Merah Putih, ia menilai besarnya perputaran anggaran harus menjadi perhatian bersama seluruh elemen bangsa.

“Angka sebesar ini harus menjadi perhatian seluruh bangsa. Bukan untuk dicurigai. Tetapi untuk diawasi bersama,” tulisnya.

  • Relawan Diminta Turun Langsung ke Desa

Lebih lanjut, Maret Samuel Sueken meminta seluruh pengurus dan relawan JPKP memperkuat kehadiran di tengah masyarakat dibandingkan terlibat dalam perdebatan di media sosial.

“Jangan sibuk berdebat soal ijazah. Jangan habiskan energi hanya di media sosial. Jangan terjebak pada isu-isu yang sudah ditangani aparat hukum,” katanya.

Ia mengarahkan relawan untuk turun langsung ke desa, mempelajari regulasi, menyerap aspirasi masyarakat, serta melaporkan berbagai persoalan yang ditemukan selama pelaksanaan program pemerintah.

“Mulailah turun ke desa. Periksa pelaksanaan program. Pelajari regulasinya. Dengar suara rakyat. Laporkan jika ada masalah. Berikan solusi jika ada kendala,” ujarnya.

  • Tegaskan Satu Komando Pengawalan Program Rakyat

Pada bagian akhir arahannya, Ketua Umum JPKP kembali menegaskan bahwa tugas utama relawan adalah mengawal kebijakan pembangunan dan memastikan manfaat anggaran negara benar-benar dirasakan masyarakat.

“Tugas relawan bukan menjadi penyidik. Tugas relawan adalah memastikan uang rakyat tidak bocor dan program rakyat benar-benar sampai kepada rakyat,” tegasnya.

Ia kemudian mengajak seluruh jajaran JPKP dari tingkat pusat hingga desa untuk fokus mengawal pelaksanaan BGN, MBG, Koperasi Desa Merah Putih, serta penggunaan APBN dan APBD yang diperuntukkan bagi kepentingan rakyat.

“Mari kita buktikan bahwa relawan bukan hanya hadir saat pemilu, tetapi juga hadir saat bangsa membutuhkan pengawasan, koreksi, dan solusi,” pungkasnya. (ARIF).