Tulang Bawang Barat, M-TJEK NEWS– Hibah pemerintah daerah (Pemda) Tulang Bawang Barat (Tubaba) kepada Politeknik Tunas Garuda, perguruan tinggi milik perusahaan besar Sugar Group, menuai kritik dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan anggota DPRD setempat.
Kebijakan tersebut dinilai janggal, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Ketua DPD LPM Tubaba, Junaidi Farhan, menilai hibah ini sebagai sesuatu yang unik dan aneh. Dalam tanggapannya melalui pesan WhatsApp kepada M-TJEK NEWS pada Kamis 20 Maret 2025, ia menyebutkan bahwa perusahaan sebesar Sugar Group seharusnya memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), bukan justru menerima dana hibah dari Pemda.
“Unik sekali Pemda Tubaba ini. Kita semua tahu bahwa Politeknik Tunas Garuda adalah milik Sugar Group, perusahaan gula dan perkebunan tebu terbesar di Indonesia. Mestinya Sugar Group yang memberi CSR untuk pendidikan, bukan malah menerima hibah dari Pemda,” tegas Junaidi Farhan.
- Pertanyakan Prioritas Hibah
Junaidi juga mempertanyakan prioritas Pemda dalam alokasi hibah tersebut. Menurutnya, masih banyak sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di Tubaba yang kondisi bangunannya rusak dan memerlukan perhatian.
Baca Juga : Ketua LPM Tubaba Sentil Komisi 3 DPRD: “Gagah di Awal, Melempem di Akhir!”
“Pemda seharusnya memprioritaskan SD dan SMP. Masih ada gedung sekolah yang rusak, bahkan Dinas Pendidikan saja belum memiliki kantor yang layak. Kenapa hibah justru diberikan ke perguruan tinggi milik perusahaan besar?” kritiknya.
Selain itu, dirinya juga menyoroti sistem beasiswa di Politeknik Tunas Garuda, yang mewajibkan orang tua mahasiswa menandatangani perjanjian bahwa setelah lulus, anak mereka harus bekerja di Sugar Group.
“Ini kan lebih menguntungkan perusahaan daripada masyarakat umum,” ujarnya.
- DPRD Ikut Memprotes Hibah
Tak hanya LPM, Komisi I DPRD Tubaba juga menyampaikan protes keras terhadap hibah ini.
Ketua Komisi I, Yantoni, mengungkapkan bahwa Fraksi Gerindra telah berulang kali meminta Pemda untuk menghentikan pemberian hibah kepada Politeknik Tunas Garuda, terutama karena perguruan tinggi tersebut belum memiliki akreditasi yang jelas.
“Kami menemukan kejanggalan. Saat semua pos anggaran dipangkas karena efisiensi, dana hibah untuk Politeknik Tunas Garuda tidak berkurang sama sekali. Kami meminta Kementerian Dalam Negeri untuk menolak rancangan anggaran ini dan meminta Pemda Tubaba menyusun ulang prioritas anggarannya,” tegas Yantoni.
- Hibah yang Dipertanyakan Sejak 2022
Politeknik Tunas Garuda didirikan pada 2022 dan sebagian besar mahasiswanya adalah penerima beasiswa dari Pemkab Tubaba.
Namun, karena jumlah peminatnya masih rendah, mahasiswa yang kuliah di sana sebagian besar merupakan “titipan” Pemda.
Situasi ini menambah sorotan terhadap kebijakan hibah tersebut. Kritikan tajam terus dilayangkan oleh berbagai pihak yang berharap agar Pemda Tubaba lebih selektif dalam memberikan hibah, terutama di tengah upaya efisiensi anggaran yang sedang digencarkan di berbagai daerah. (IMAM/M-TJEK NEWS)
