Fakta Penanganan Stunting di Desa Gunung Terang Jadi Sorotan

Lampung Selatan, M-TJEK NEWS — Bantuan stunting di Desa Gunung Terang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan menjadi sorotan setelah muncul perbedaan keterangan antara Camat Kalianda, keluarga balita berisiko stunting, dan tenaga kesehatan yang mendampinginya. 

Camat menyatakan bantuan telah disalurkan, sementara ibu balita mengaku belum pernah menerima bantuan khusus untuk pemulihan gizi anaknya.

Camat Kalianda, Ruris Apdani, memastikan pemerintah desa, kecamatan hingga Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah menangani balita tersebut. 

Menurutnya, pemerintah telah menyalurkan bantuan berupa sembako dan susu serta terus memantau perkembangan kondisi anak melalui tim kesehatan.

  • Camat Sebut Pemerintah Sudah Memberikan Bantuan

Saat dikonfirmasi, Ruris menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk membantu balita tersebut.

“Sudah ditangani. Dari desa, kecamatan sampai kabupaten sudah memberikan bantuan, termasuk sembako dan susu. Kami juga terus memonitor perkembangan anak tersebut melalui laporan tim kesehatan di lapangan,” ujar Ruris saat dikonfirmasi wartawan.

  • Ibu Balita Mengaku Belum Pernah Menerima Bantuan Khusus

Namun, keterangan tersebut berbeda dengan pengakuan Desi Apriani, ibu dari Dafa Al Azril, balita yang masuk kategori berisiko stunting. 

Ia mengatakan belum pernah menerima bantuan khusus berupa susu maupun makanan tambahan untuk pemulihan gizi anaknya.

Menurut Desi, bantuan yang diterima selama ini hanya berasal dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Yang saya terima hanya MBG. Kalau bantuan khusus untuk penanganan gizi anak saya, tidak ada,” ungkap Desi.

  • Kondisi Dafa Masih Membutuhkan Intervensi Gizi

Berdasarkan hasil pemantauan tenaga kesehatan, Dafa Al Azril merupakan batita berisiko stunting yang membutuhkan intervensi gizi agar tidak mengalami stunting permanen.

Desi menjelaskan, hingga usia dua tahun berat badan anaknya baru mencapai 7,6 kilogram dengan tinggi badan 76,5 sentimeter.

Bahkan, setiap bulan berat badannya hanya bertambah sekitar 200 hingga 300 gram.

Ia mengaku sempat menerima Bantuan Makanan Tambahan (BMT) saat Dafa masih bayi melalui kader kesehatan desa. Akan tetapi, bantuan tersebut kemudian berhenti.

“Kemarin itu dapat bantuan dari pemerintah yang disalurkan melalui Bappanas berupa beras dan minyak goreng. Untuk makanan tambahan atau susu khusus anak saya tidak pernah ada,” katanya.

  • Bidan Desa Sebut Bantuan Masih Tahap Pengajuan

Sementara itu, Bidan Desa Gunung Terang, Farida Yunita, membenarkan bahwa Dafa merupakan batita berisiko stunting. 

Ia menjelaskan pihaknya baru mengusulkan bantuan makanan tambahan melalui Program Perkesmas serta telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial.

“Sudah kami usulkan bantuan makanan tambahan melalui Perkesmas dan kami juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial,” jelas Farida.

Dengan demikian, keterangan bidan menunjukkan bantuan makanan tambahan yang dibutuhkan Dafa masih berada pada tahap pengajuan. 

Kondisi tersebut berbeda dengan pernyataan Camat Kalianda yang menyebut bantuan, termasuk susu dan sembako, telah diberikan oleh pemerintah desa, kecamatan maupun pemerintah kabupaten.

  • Perbedaan Keterangan Memunculkan Pertanyaan

Perbedaan informasi antara pejabat pemerintah, keluarga penerima manfaat, dan tenaga kesehatan di lapangan memunculkan pertanyaan mengenai pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di Desa Gunung Terang.

Di sisi lain, Ruris menyampaikan bahwa rembuk stunting telah dilaksanakan di sebagian besar desa di Kecamatan Kalianda. 

Meski demikian, kasus yang dialami Dafa menunjukkan bahwa keberhasilan program penurunan stunting tidak hanya diukur dari pelaksanaan rembuk atau rapat koordinasi, tetapi juga melalui intervensi nyata yang benar-benar diterima oleh anak-anak yang membutuhkan.

Kasus ini menjadi perhatian terhadap pentingnya sinkronisasi data, ketepatan sasaran bantuan, serta transparansi pelaksanaan program agar tidak terjadi perbedaan informasi antara laporan pemerintah dengan kondisi yang dialami masyarakat di lapangan. (Redaksi)