Reformasi Polri Jadi Fokus Awal Pemerintahan Prabowo

Jakarta, M-TJEK NEWS — Reformasi Polri menjadi langkah awal yang ingin dijalankan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong perubahan di seluruh lembaga pemerintahan.

Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), Ahmad Dofiri, menyebut Prabowo meminta tim reformasi menjaring masukan masyarakat seluas-luasnya untuk memperkuat pembenahan institusi negara.

Ahmad Dofiri menyampaikan hal tersebut kepada wartawan di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2026).

Menurutnya, Presiden Prabowo menaruh perhatian besar terhadap reformasi di seluruh lembaga pemerintahan, terutama institusi penegak hukum.

  • Prabowo Ingin Semua Lembaga Direformasi

Dofiri menegaskan Presiden Prabowo menyampaikan arahan secara langsung kepada tim reformasi Polri.

Ia mengatakan reformasi tidak hanya menyasar satu lembaga, melainkan seluruh institusi pemerintahan.

“Sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden waktu kami dikumpulkan. Jadi perintahnya sangat jelas sekali, jaring masukan dari masyarakat seluas-luasnya, dan Pak Presiden menyampaikan yang diinginkan itu memang semua lembaga perlu direformasi,” kata Dofiri.

Selain itu, Dofiri menjelaskan Prabowo ingin memulai agenda reformasi dari tubuh Polri.

Menurutnya, Polri memiliki posisi penting karena berhubungan langsung dengan penegakan hukum dan pelayanan masyarakat.

“Oleh karena itu Presiden menyampaikan, ‘Oke, kita mulai dari Polri’,” jelasnya.

  • Reformasi Polri Menyasar Tata Kelola Internal

Dofiri mengatakan reformasi Polri tidak hanya membahas posisi kelembagaan. Namun, reformasi juga menyentuh persoalan internal yang selama ini menjadi perhatian publik.

Menurutnya, pembenahan harus berjalan menyeluruh, terutama dalam tata kelola institusi, sistem rekrutmen, pola karier, hingga pengawasan internal berbasis digital.

“Nah, di situlah pentingnya mengapa kemudian Polri selaku aparat penegak hukum ya, karena ada sangkut paut dengan itu,” kata dia.

Selain itu, Dofiri menilai aspek kultural di tubuh Polri juga perlu diperkuat agar anggota semakin profesional dan humanis saat menjalankan tugas di tengah masyarakat.

  • Pengawasan Digital Dinilai Cegah Penyimpangan

Dofiri menambahkan reformasi Polri harus dilakukan secara utuh agar mampu menghadirkan perubahan nyata.

Karena itu, ia meminta masyarakat tidak hanya melihat isu reformasi dari sisi kedudukan institusi semata.

“Jadi melihat reformasi Polri itu harus utuh. Mohon jangan bicara cuma masalah tahunya itu kan masalah kedudukan, Polri ditaruh di mana, nggak. Yang paling besar lagi itu ada di internal berkaitan dengan tata kelola,” ucap dia.

Lebih lanjut, Dofiri menilai sistem pengawasan digital dapat membantu mencegah penyimpangan di internal Polri.

Dengan demikian, proses pengawasan dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel. (Resmi Januari, S.H.,)