Tri Rahmadona Soroti Korupsi dan Darurat Agraria di Lampung

Jakarta, M-TJEK NEWS — Tri Rahmadona, S.H., soroti korupsi dan darurat agraria sebagai persoalan serius yang harus segera dihentikan di Lampung.

Ia menyampaikan hal tersebut dalam Workshop Semangat Kebangsaan yang diselenggarakan Mabes Polri dengan tema “Indonesia Damai dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Kritik terhadap Narasi “Indonesia Damai”

Tri Rahmadona menilai narasi “Indonesia damai” tidak akan memiliki makna tanpa keadilan yang nyata di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa kondisi di daerah tidak boleh diabaikan ketika praktik penyimpangan masih terjadi.

“Kita tidak bisa terus berbicara soal persatuan dan kedamaian, sementara praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang berlangsung terang-terangan. Ini bentuk pengkhianatan terhadap semangat kebangsaan,” ujarnya, Jum’at (24/4/2026)

Dugaan Keterlibatan Oknum dan Krisis Sistemik

Selain itu, Tri juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum di lingkungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta aparat penegak hukum.

Ia menyebut kondisi ini tidak lagi bisa dipandang sebagai persoalan individu.

Menurutnya, praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang telah mengarah pada krisis sistemik yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Lampung Dinilai Masuk Darurat Agraria

Di sisi lain, Ketua Permahi Lampung ini menilai Lampung berada dalam kondisi darurat agraria.

Ia menyoroti konflik lahan yang terus berulang serta dugaan perampasan tanah yang berdampak luas bagi masyarakat.

“Rakyat kehilangan tanah dan ruang hidupnya, sementara kekuasaan terkesan berpihak pada kepentingan tertentu. Ini bukan sekadar kelalaian, tetapi ketidakadilan yang terus dipelihara,” tegasnya.

Desakan Langkah Konkret dari Pemerintah

Selanjutnya, ia mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengambil langkah nyata dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Pihaknya menekankan pentingnya tindakan konkret untuk mengembalikan kepercayaan publik.

Beberapa langkah yang ia dorong antara lain:

Penegakan hukum yang tegas, transparan, dan tanpa tebang pilih
Evaluasi menyeluruh terhadap integritas Forkopimda dan aparat hukum
Penyelesaian konflik agraria yang berpihak pada masyarakat
Negara Tidak Boleh Kalah dari Korupsi

Lebih lanjut, Tri menegaskan bahwa negara harus hadir secara nyata dalam menghadapi persoalan ini.

Ia mengingatkan bahwa pembiaran terhadap korupsi dan konflik agraria dapat memperbesar ketimpangan sosial.

“Negara tidak boleh kalah oleh korupsi. Negara tidak boleh tunduk pada penyalahgunaan kekuasaan. Dan negara tidak boleh membiarkan rakyatnya terusir dari tanahnya sendiri,” ujarnya.